Mandulnya Pengawasan Internal Bank

Editorial Tribun Jambi – Rabu, 2 November 2011 14:53 WIB

ISI Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Provinsi Jambi terhadap Bank Jambi yang diserahkan kepada DPRD dan Pemprov Jambi, kemarin (1/11) cukup menohok. Pukulan itu di tengah agenda menjadikan Bank Pembangunan Daerah (BPD) termasuk bank Jambi sebagai regional champion atau bank terkemuka.
BPK merilis ada delapan temuan. Temuan itu masing-masing, pertama penilaian jaminan kredit oleh penilai intern bank tidak sesuai instruksi direksi dan tidak dilakukan oleh penilai independen; kedua upaya penagihan kredit macet dan hapus buku belum optimal.
Ketiga, penggelapan dana nasabah di Kantor Cabang Muaro Bungo sebesar Rp 721.024.310; keempat kesalahan pembayaran atas transaksi pada Kantor Kas Sengeti; kelima cash in safe di Kantor Cabang Muara Bulian tidak dilindungi asuransi selama 51 hari.
Keenam, Kantor Kas Sungai Rengas belum berfungsi; ketujuh Bank Jambi terlambat menyampaikan kelengkapan laporan kepada Bank Indonesia; kedelapan  refund kredit belum dikembalikan kepada debitur.
Ironisnya, satu di antaranya ada unsur pidana karena terjadi penggelapan dana nasabah. Jumlahnya hampir Rp 1 miliar yang oleh Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi, Dadang Gunawan disebut besarnya tidaklah sedikit.
Masyarakat harusnya kini bertanya, seperti apa kondisi di bank milik pemerintah daerah itu. Kondisi itu meliputi seluruhnya, sumber daya manusia, manajemen, termasuk sistem pengawasan internal.
Pertanyaan patut dilayangkan mengingat di sana ada dana nasabah atau dana pihak ketiga (DPK) malah uang rakyat Jambi. Bukankah saham Bank Jambi berasal dari seluruh pemerintah kabupaten/kota di Jambi yang telah dianggarkan melalui APBD yang tak lain uang rakyat.
Terlebih, Bank Jambi bersama pemerintah daerah telah meneken MoU untuk pemenuhan modal Rp 1 triliun hingga 2014. Pemenuhan modal itu untuk mewujudkan bank berlogo angka 9 ini menjadi bank regional champion. Konsekuensinya, ada penambahan aliran dana dari 11 pemerintah kabupaten/kota dan pemprov.
Alhasil, delapan temuan itu menjadi cermin atas lemahnya sistem pengawasan internal (SPI) Bank Jambi. Utamanya, kontrol  internal terhadap sumber daya manusia. Perlu diingat sejumlah kasus kejahatan perbankan terjadi atas lemahnya internal control.
Lemahnya sistem pengawasan internal bisa jadi berkorelasi positif dengan kemampuan sumber daya manusianya. Sebab, SPI hanyalah piranti yang dijalankan oleh mereka yang terlibat di dalamnya. Dan jangan pula dilupakan punishment bagi mereka yang terlibat ataupun lalai sehingga terjadinya temuan itu.
Kini, masyarakat juga DPRD harusnya mengawasi bersama-sama kinerja bank pelat merah itu. Walaupun tentu, ada Bank Indonesia selaku otoritas yang juga punya peran di sana. Namun dalam konteks ini, mengacu pada Undang-Undang nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, ada peran DPRD untuk melakukan pengawasan atas tindak lanjut temuan BPK. (*)

Editor : deddy

Sumber/Link Asli :

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s