Pengawasan Internal KPK Akan Panggil Dua Politikus Demokrat

SENIN, 08 AGUSTUS 2011 | 16:49 WIB

Saan Mustofa. TEMPO/Imam Sukamto

TEMPO InteraktifJakarta – Tim Pengawasan Internal Komisi Pemberantasan Korupsi berencana meminta keterangan dua anggota Komisi Hukum DPR dari Partai Demokrat, Saan Mustafa dan Benny Kabur Harman, karena diduga mengetahui dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan para pegawai komisi antikorupsi.
“Kami sedang upayakan menghubungi beliau-beliau (Saan dan Benny), minta waktu untuk keperluan itu,” kata Deputi Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat KPK, Handoyo Sudradjat, melalui pesan singkatnya Senin, 8 Agustus 2011.

Sebelumnya, menurut Handoyo, Pengawasan Internal KPK telah memeriksa mantan Deputi Penindakan KPK Ade Raharja, juru bicara KPK Johan Budi SP dan penyidik KPK Roni Samtana atas dugaan pelanggaran kode etik.

Namun hasil pemeriksaan tersebut belum disimpulkan oleh Pengawasan Internal KPK. “Masih harus crosscheckke pihak lain (luar KPK) yang disebut hadir pada pertemuan,” ujar Handoyo.

Ade Raharja diduga melanggar kode etik karena bertemu dengan mantan Bendahara Umum Partai Demokrat Muhammad Nazaruddin sebanyak dua kali pada 2010. Pada Januari 2010, dia didampingi Johan Budi bertemu dengan Nazaruddin yang saat itu ditemani koleganya di DPR, Saan Mustafa, di salah satu restoran Jepang di kawasan Cassablanca, Jakarta Selatan.

Ade Raharja dan Johan membenarkan pertemuan itu. Ade sebelumnya mengatakan pada pertemuan pertama, Nazaruddin menyinggung kasus Syafi’i Ahmad, mantan Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan. Syafi’i waktu itu menjadi tersangka korupsi pengadaan alat rontgen untuk puskesmas di wilayah Indonesia Timur, di Kementerian Kesehatan pada anggaran 2007. “Saya bilang enggak bisa,” kata Ade.

Nazaruddin, katanya, juga berkeluh kesah ihwal ulah para penyidik yang kurang sopan. Ade Raharja kemudian menyarankan Nazaruddin untuk melapor ke Pengawasan Internal KPK. Tak puas pada pertemuan pertama, Nazaruddin pun kembali mengajak Ade Raharja bertemu di tempat yang sama. Ade Raharja juga membenarkan pertemuan ini. Kali ini Ade Raharja mengajak Roni Samtana, penyidik KPK. Nazaruddin sendiri mengajak dua koleganya di Komisi Hukum, Saan Mustafa dan Benny Kabur Harman.

Menurut Ade Raharja, pada waktu itu Nazaruddin menyinggung soal kasus pengadaan Solar Home System, Pembangkit Listrik Tenaga Surya di Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi berbiaya Rp 8,9 miliar pada anggaran 2008. Pada proyek ini, Ade Raharja mengaku tak tahu kalau Nazaruddin terkait kasus itu. Nazaruddin pun kepada Ade Raharja meminta agar penyelidikan kasus itu dihentikan. “Saya bilang enggak bisa. Saya sudah perintahkan ke penyelidik tetap jalan terus.”

Pada proyek ini, KPK telah menetapkan Pejabat Pembuat Komitmen Kemenakertrans Timas Ginting sebagai tersangka. Proyek ini dikerjakan oleh PT Alfindo Nuratama Perkasa, lalu disubkontrakkan kepada PT Mahkota Negara dimana Nazaruddin pernah menjadi pemilik perusahaan. KPK menduga kuat akibat subkontrak ini, negara dirugikan sekitar Rp 3,8 miliar.

RUSMAN PARAQBUEQ

Sumber/Link Asli:

http://www.tempointeraktif.com/hg/hukum/2011/08/08/brk,20110808-350649,id.html

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s