Apa yang Baru di Standar Edisi 2011?

IASB telah menerbitkan Standar baru yang segera akan diberlakukan tahun 2011 mendatang. Jalan panjang sebelumnya telah dilalui. Bermula dari usulan rumusan perubahan yang diuji secara luas dengan public exposure. Selanjutnya telah banyak masukan bagi IASB yang menjadi dasar untuk memutuskan usulan perubahan tersebut. Hingga pada akhirnya, dari 27 perubahan yang diusulkan, IASB telah menyetujui tanpa perubahan sebanyak 16 butir, menyetujui setelah dilakukan modifikasi sebanyak 10 butir, dan menolak 1 butir perubahan.

Lantas apa saja yang baru dari Standar terakhir tersebut?

Mari kita tengok!

1. Pelaporan fungsional kepada Dewan

Pada standar yang baru, pelaporan fungsional Kepala Eksekutif Audit (CAE) kepada Dewan harus dituangkan secara formal dalam Piagam Audit Internal, sebagai bagian dari penetapan posisi aktivitas audit internal di dalam organisasi yang dapat menjamin independensi organisasional. Standar baru juga memberikan interpretasi baru (sebelumnya tidak ada interpretasi) terhadap independensi organisasional (Standar 1110) serta menyebutkan beberapa contoh pelaporan fungsional, sebagai berikut:

  • Menyetujui piagam audit internal;
  • Menyetujui rencana audit internal berbasis risiko;
  • Menerima komunikasi dari CAE mengenai kinerja aktivitas audit  internal dibandingkan dengan rencana, beserta masalah-masalah lainnya;
  • Menyetujui keputusan terkait penunjukan dan pemberhentian CAE; dan
  • Membuat beberapa pertanyaan kepada manajemen dan CAE untuk menentukan apakah terdapat pembatasan ruang lingkup ataupun sumber daya.

2. Penilaian Eksternal

Standar baru telah mengganti interpretasi atas Penilaian Eksternal (Standar 1312) pada standar sebelumnya dengan interpretasi baru. Kompetensi yang dipersyaratkan masih sama dengan yang diatur pada standar lama yaitu kompetensi dalam proses penilaian eksternal dan penguasaan IPPF. Namun dalam interpretasi standar baru ditegaskan bahwa kualifikasi kompetensi (dalam hal review dilakukan secara tim) adalah atas tim secara kolektif, bukan kualifikasi setiap anggota tim. Penilaian atas kualifikasi kolektif tersebut menjadi diskresi dan judgement profesional CAE. Perbedaan lain, pada interpretasi lama dicontohkan gelar-gelar profesional sebagai penanda kompetensi, namun dalam interpretasi baru tidak lagi menyinggung kredensial. Interpretasi baru menyebutkan kompetensi lebih sebagai kombinasi dari pengalaman dan pembelajaran.

3. Pernyataan Kesesuaian dengan IPPF

Bila pada Standar sebelumnya, Standar 1321 belum diberikan interpretasi, maka dalam Standar yang baru telah ada interpretasi dimaksud. Dalam standar 1321 dikatakan bahwa pencantuman frasa “sesuai dengan IPPF” hanya dapat dilakukan apabila hasil QAIP mendukung pernyataan itu. Interpretasinya adalah bahwa aktivitas audit internal harus memenuhi definisi audit internal, kode etik, dan standar, sebagaimana dibuktikan dari hasil penilaian QAIP baik internal maupun eksternal. Penilaian eksternal diperlukan bagi aktivitas audit internal yang telah berdiri sekurang-kurangnya lima tahun.

4. Aktivitas audit Internal yang Dilakukan oleh Penyedia Layanan Eksternal

Ini merupakan butir baru dalam Standar baru yaitu Butir 2070 tentang Penyedia Layanan Eksternal dan Tanggung Jawab Organisasi atas Audit Internal. Standar ini menyatakan bahwa aktivitas auditor internal dapat saja dilaksanakan oleh penyedia layanan eksternal. Namun, dalam hal dilakukan oleh penyedia layanan eksternal, mereka harus senantiasa menyadarkan organisasi bahwa organisasi bertanggung jawab untuk memelihara aktivitas audit internal yang efektif. Tanggung jawab ini terwujud dalam program QAIP yang harus tetap diselenggarakan.

5. Ekspetasi Stakeholder dalam Proses Perencanaan

Pada standar yang baru dimunculkan Standar 2010.A2 dalam proses perencanaan. Bila sebelumnya dalam perencanaan audit telah diatur untuk memperhatikan masukan dari manajemen dan Dewan atas risiko yang diidentifikasi (Standar 2010.A1), maka dalam Standar 2010.A2 ini juga disyaratkan bahwa CAE harus mengidentifikasi dan memperhatikan ekspektasi manajemen senior, Dewan, dan stakeholder lainnya terhadap opini dan kesimpulan yang perlu/akan diberikan oleh aktivitas audit internal/auditor internal.

6. Opini

Dalam Standar yang lama opini secara keseluruhan (overall opinion) dalam kondisi-kondisi tertentu (where appropriate) harus diberikan dalam komunikasi penugasan, namun tidak dijelaskan kondisi-kondisi tertentu tersebut. Sedangkan dalam Standar yang baru opini secara keseluruhan diatur lebih rinci dengan butir standar baru yaitu Standar 2450. Dengan demikian, pada standar yang baru dibedakan secara tegas opini pada tingkatan penugasan dan opini secara keseluruhan.

Opini pada tingkatan penugasan dapat diberikan bila diperlukan. Dalam hal diberikan harus memperhatikan ekspektasi stakeholder dan harus didasarkan pada bukti-bukti / informasi yang cukup, dapat diandalkan, relevan, dan berguna. Opini pada tingkatan penugasan ini dapat berupa rating, kesimpulan, atau gambaran lain dari hasil penugasan terkait proses, risiko, atau unit bisnis tertentu yang menjadi objek audit.

Sementara itu opini keseluruhan, sama halnya dengan opini penugasan, juga harus memperhatikan ekspektasi stakeholder dan didasarkan pada bukti dan informasi yang cukup, dapat diandalkan, relevan, dan berguna. Namun dalam memberikan opini secara keseluruhan harus memberikan informasi:

  • Lingkup, termasuk periode waktu dimana opini itu terkait
  • Pembatasan lingkup
  • Projek-projek penugasan yang mendasari opini, termasuk hasil kerja assurance pihak lain yang diacu
  • Kerangka manajemen risiko dan pengendalian serta kriteria lain yang digunakan sebagai dasar opini keseluruhan
  • Opini, judgement, atau kesimpulan yang dicapai
  • Alasan-alasan bila opini keseluruhan bersifat unfavorable.

7. Glossary

Beberapa istilah dalam Glossary juga telah berubah definisi.

  • Menambah Nilai. Bila dalam definisi lama ‘menambah nilai’ dilakukan dengan memperbaiki peluang pencapaian tujuan dengan mengidentifikasi perbaikan operasional dan mengurangi eksposur risiko melalui layanan assurance dan konsultasi, dalam definisi baru dilakukan dengan memberikan assurance yang objektif dan relevan serta berkontribusi dalam efektivitas dan efisiensi proses GRC. Definisi terakhir lebih nyambung dengan definisi audit internal.
  • CAE. Secara umum masih sama dalam menyebutkan posisi senior yang bertanggung jawab atas aktivitas audit internal. Tanggung jawab ini dalam definisi baru secara tegas menyebutkan kesesuaian dengan definisi audit internal, kode etik, dan standar . Selanjutnya dalam definisi yang baru tidak lagi menyebutkan contoh penamaan jabatan CAE , karena disadari nama dapat bervariasi  sesuai organisasi. Dalam definisi yang baru juga dipersyaratkan sertifikasi dan kualifikasi profesional bagi CAE .
  • Independensi. Bila dalam definisi yang lama independensi harus dikelola pada tingkatan individual auditor, penugasan, fungsional, dan organisasional, maka dalam definisi yang baru hanya organisasional aktivitas audit internal. Ini konsisten dengan standar di mana objektivitas dikelola pada level individual dan independensi pada level organisasi.

Di samping beberapa perubahan major tersebut di atas masih terdapat beberapa perubahan dalam redaksional, diksi, penomoran  dan sebagainya. Anda dapat melihat persandingan perubahan standar yang lama dan yang baru di sini.

6 responses to “Apa yang Baru di Standar Edisi 2011?

  1. Mas Admin,

    Mau nanya deh..

    Kalo term “Dewan” atau board dalam IPPF itu versi Indonesianya diterjemahkan sebagai apa, dan bisa merujuk ke referensi mana ya ?..

    Dan juga struktur hubungan antara IA, Komite IA, Direktur, Komisaris itu juga seperti apa ? dan bisa merujuk ke referensi mana ya ?..(versi IPPF vs versi Bapepam LK vs umum pada prakteknya)

    Makasih ya..
    ps : bingang bingung mending tanyak yang akhli deh..hahaha…

    • Makasih mas iaenthusiast🙂 (seneng dengernya masih ada yg antusias sama audit internal!)

      Mengenai terminologi, secara legal formal pastinya mengacu ke ketentuan perundang-undangan yang berlaku untuk organisasi yang bersangkutan. Kalau korporasi ya ke UU 40/2007 ttg PT, kalau BUMN bisa ke UU 19/2003 ttg BUMN, kalau yayasan ke UU 16/2001, kalau inspektorat/badan pengawas birokrasi bisa ke UU atau PP yang mengatur ybs, dst. Di situs ini sendiri pengartian dewan digunakan secara generik dengan batasan yang bisa dilihat pada daftar istilah

      Mengenai kebingungan Anda, jangan kuatir, itu juga kebingungan kita bersama bila ingin merujukkan antara yang diatur dalam IPPF dengan apa yang berjalan di Indonesia. Asumsi struktur governance yang digunakan dalam IPPF (one-tier system) TIDAK sama dengan struktur governance yang berjalan di Indonesia (two-tier system). Jadi sepanjang asumsinya tidak sama, sepanjang itu pula masih akan ada kebingungan dalam menerapkan IPPF secara penuh.

      Jalan paling gampang buat kita sebetulnya adalah bila two-tier system of governance diakui dalam IPPF. Untuk itu kita harus terus mendesakkan aspirasi kita untuk ditampung dalam IPPF. Saya pernah mengajak kita semua untuk memasukkan agenda ini dalam perubahan IPPF yang baru lalu . Tapi tampaknya belum berhasil, terbukti dengan definisi board dan interaksi dengan board yang tidak berubah dalam standar terakhir. Apa boleh buat.

      Sepanjang belum kongruen antara yang diatur dalam standar dengan apa yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku, tentunya kita merujuk kepada regulasi yang secara formal paling mengikat.

  2. (manthuk manthuk mode on..)
    hehehe…

    Ada rekan kerja saya yang diinfokan oleh yayasan pendidikan, ada lagi yang ikut kursus CIA, ketemulah kami di diskusi soal kedudukan & struktur IA..bingung dan ngototlah masing2 pendukung..
    hehehe…

    Makasih lho mas admin, membantu pertambahan referensi pengertian ni infonya..
    nais inpoh Gan…

    Regards..maju terus..
    korupsi memang “stain” bagi ke-jling-an integritas bangsa

  3. mas admin,
    sikap profesionalisme internal audit tu pa aja sich?
    dan bgaimana peran’a dlm pelaksanaan temuan audit oleh auditor internal itu sndri??

    • Mbak Tari,
      Ukuran profesionalisme internal auditor secara minimal adalah standar dan kode etik. Rinciannya bisa dilihat di menu IPPF di atas.
      Peranan dlm pelaksanaan temuan audit maksudnya gimana ya?

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s